Materi Pokok Ekonomi Publik

Materi Pokok Ekonomi Publik - Ilmu Ekonomi Publik yaitu cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi khalayak ramai (publik/masyarakat, pemerintah/negara) menyerupai kebijakan subsidi/pajak, regulasi/ deregulasi, nasionalisasi/privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahan-an pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
Menurut Montesqieu, kekuasaan negara sanggup dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam prakteknya, kekuasaan direktur (pemerintah, yaitu presiden dan para pembantunya) lazimnya paling besar lengan berkuasa terhadap suatu perekonomian.
Peranan pemerintah dalam perekonomian antara lain
a. menetapkan kerangka aturan (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian,
b. mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak,
c. memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan banyak sekali kemudahan menyerupai kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi,
d. membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, contohnya persenjataan,
e. meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan
f. menyelenggarakan sistem jaminan sosial, contohnya memelihara bawah umur terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya
Beberapa Landasan Ekonomi Publik
Masalah kunci perekonomian yaitu persoalan mikro (distribusi produksi, alokasi konsumsi) dan persoalan makro (pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, pertumbuhan). Sistem Perekonomian berkaitan dengan siapa (pemerintah atau bukan) atau bagaimana keputusan ekonomi diambil (melalui perencanaan terpusat atau prosedur harga). Pandangan-pandangan wacana tugas pemerintah dalam perekonomi-an semakin konvergen (cenderung mendekat satu terhadap yang lain), yakni secara umum swasta harus mengambil tugas utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi sanggup memperbaiki kegagalan tersebut, maka seyogyanya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini bahwa memang mampu.
Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis bersifat sahih. Analisis sektor publik terdiri dari empat tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan penilaian atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan wacana kebijakan publik.

SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
Jenis Kegiatan Pemerintah
Jenis kegiatan pemerintah antara lain adalah:
a. Menyediakan sebuah kerangka kerja/ sistem yang legal, yang diharapkan untuk membawa perekonomian ke fungsinya semula.
b. Memproduksi barang dan jasa, yang mempunyai kegunaan untuk pertahanan, pendidikan, keamanan, perhubungan, dan sebagainya.
c. Mempengaruhi apa yang diproduksi oleh sektor privat (swasta), melalui subsidi, pajak, kredit dan peraturan (undang-undang).
d. Membeli barang dan jasa dari sektor privat dan kemudian menyalurkannya ke perusahaan dan rumah tangga.
e. Melakukan redistribusi pendapatan.
Faktor-faktor yang mensugesti peningkatan kegiatan pemerintah:
a. Adanya perang.
b. Peningkatan pendapatan masyarakat.
c. Adanya urbanisasi.
d. Perkembangan demokrasi.
Ukuran Kegiatan Pemerintah
Ukuran kegiatan pemerintah sanggup dilihat dari seberapa besar ukuran sektor publiknya dan suatu indikator yang gampang dipakai yaitu seberapa besar ukuran pengeluaran publik relatif terhadap total perekonomian.
Pemerintah meningkatkan pendapatan untuk membayar seluruh pengeluarannya melalui beberapa macam jenis pajak dan apabila terjadi defisit maka defisit tersebut akan didanai melalui pinjaman.
Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi:
a. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
b. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
c. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan.
Peran pemerintah dalam perekonomian modern terbagi menjadi tugas alokasi, tugas distribusi dan tugas stabilisasi.
Kegagalan pemerintah dikarenakan beberapa faktor yang menjadikan peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju kondisi Pareto optimal tidak sanggup tercapai.

EFISIENSI PASAR
Efisiensi Pareto
Efisiensi Pareto terjadi apabila alokasi dari kekayaan tidak menciptakan seseorang sejahtera dengan menciptakan orang lain dirugikan
Terdapat 2 prinsip yang perlu diperhatikan dalam teori mendasar dari ekonomi kesejahteraan: teori pertama, menjelaskan kepada kita bahwa ekonomi yaitu persaingan (dan kondisi yang memuaskan) yaitu efisien Pareto, dan teori kedua mengimplikasikan setiap alokasi efisiensi Pareto sanggup dicapai oleh prosedur pasar yang desentralisasi
Efisiensi berdasarkan perspektif pasar tunggal terjadi pada ketika marginal benefit sama dengan marginal cost.
Analisis Efisiensi Ekonomi
Terdapat 3 (tiga) aspek dari Pareto Efficiency. Pertama, efisien dalam pertukaran. Kedua, efisien dalam produksi. Ketiga, efisiensi dalam keseluruhan (overall/mix efficiency).
Efisiensi dalam pertukaran yaitu suatu pengalokasian sejumlah barang yang tertentu jumlahnya dalam suatu ekonomi pertukaran disebut (pareto) efisien jika, melalui realokasi barang-barang, tidak seorang individupun sanggup memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan individu lainnya.
Efisiensi dalam produksi terjadi apabila dalam suatu masyarakat dengan dalam mengalokasikan sumber-sumber produksi jikalau tidak ada suatu barang yang sanggup diproduksi tanpa keharusan mengu-rangi produksi barang lainnya.
Efisiensi keseluruhan dalam suatu ekonomi yaitu jikalau tidak seorangpun yang sanggup ditingkatkan kesejahteraannya dengan tanpa menciptakan kesejahteraan yang lainnya berkurang.

KEGAGALAN PASAR
Hak Milik, Paksaan Kontrak dan Kegagalan Pasar
Pemerintah harus aktif melindungi warga negara dan hak milik, pelaksanaan kontrak, dan mendefinisikan hak milik yang tersedia sebagai dasar bekerjanya semua ekonomi pasar.
Terdapat 6 (enam) faktor penyebab kegagalan pasar yaitu:
a. Kegagalan dari persaingan (failure of competition).
b. Adanya barang publik (public good).
c. Eksternalitas.
d. Pasar tidak lengkap.
e. Kegagalan informasi.
f. Adanya pengangguran, inflasi, dan ketidakseimbangan (unemployment, and other macroeconomic disturbances).
Peran Pemerintah dalam Redistribusi
Salah satu tugas penting dari pemerintah yaitu kegiatan dalam mengadakan redistribusi pendapatan atau mentransfer pendapatan. Hal ini menawarkan koreksi terhadap distribusi pendapatan yang ada di masyarakat.
Terdapat dua aspek analisis dari sektor publik yaitu pendekatan normatif yang memfokuskan pada apa yang harus dilakukan pemerintah dan pendekatan positif yang memfokuskan pada penggambaran dan klarifikasi secara faktual apa yang dilakukan pemerintah dan konsekuensinya.

EFISIENSI DAN KEMERATAAN
Efisiensi, Distribusi, dan Pilihan Sosial
Terdapat trade-off antara kemerataan dan efisiensi.
Kurva indifferen untuk individu menggambarkan bagaimana mereka menciptakan trade-off antara barang yang berbeda, kurva kepuasan sosial menggambarkan bagaimana masyarakat menciptakan trade-off antara tingkat kepuasan dari individu yang berbeda.
Fungsi kesejahteraan sosial menyediakan sebuah dasar untuk merangking beberapa alokasi dan sumber daya dan kita menentukan alokasi yang menghasilkan tingkat tertinggi dari kesejahteraan masyarakat. Prinsip Pareto menyampaikan kita harus menentukan alokasi yang paling sedikit dari beberapa individu better off dan tidak seorangpun worse off. Ini berarti bahwa jikalau beberapa individu kepuasannya meningkat dan tidak seorangpun kepuasannya menurun kesejahteraan sosial meningkat.
Menganalisis Pilihan Sosial dan Pilihan Sosial dalam Praktek
Jika proyek tidak Pareto improvement, pendekatan umum yang dipakai yaitu memakai imbas efisiensi dan pemerataan. Jika proyek sebuah proyek mempunyai laba higienis yang positif dan mengurangi ketidakmerataan, maka proyek dijalankan dan sebaliknya. Dan Jika efisiensi memperlihatkan laba tetapi kemerataan banyak yang hilang, maka terdapat trade-off secara umum akan diterapkan kebijakan sistem pajak untuk redistribusi pendapatan.
Cara yang standar yang sanggup dilakukan untuk mengukur laba (benefit) dari beberapa jadwal atau proyek khususnya individu, yaitu dalam bentuk “willingness to pay”.
Keuntungan sosial diukur oleh aksesori laba yang diterima oleh semua individu. Jumlah yang diperoleh memperlihatkan kemauan membayar total dari semua individu di masyarakat. Perbedaan antara kemauan membayar dan biaya total dari proyek sanggup disebut sebagai imbas efisiensi dari proyek.

TEORI BARANG PUBLIK
Barang Publik dan Syarat Efisiensi untuk Barang Publik
Terdapat dua bentuk dasar dari kegagalan pasar terkait dengan barang publik: underconsumption dan undersupply. Dalam masalah barang nonrival, exclusion yaitu tidak diinginkan alasannya yaitu menghasilkan underconsumption. Tetapi tanpa exclusion, yang mana terdapat persoalan undersupply.
Keengganan individu berkontribusi secara sukarela untuk menyediakan barang publik akan menimbulkan persoalan free rider.
Barang publik murni yaitu barang publik di mana biaya marginal untuk menyediakannya terhadap aksesori orang yaitu nol dan di mana tidak mungkin melarang orang untuk mendapatkan barang. Pertahanan nasional yaitu salah satu dari sedikit rujukan barang publik murni.
Barang publik murni disediakan secara efisien ketika penjumlahan dari tingkat marginal substitusi (atas semua individu) yaitu sama dengan transformasi marginal
Kurva undangan untuk barang publik atau Kurva undangan kolektif yaitu penjumlahan secara vertikal dari undangan individu yang ada dalam masyarakat.
Barang Privat yang Disediakan oleh Publik
Jika barang privat bebas tersedia maka akan terjadi over-consumpption. Ketika individu tidak membayar untuk mendapatkan barang, ia akan meminta hingga pada titik di mana laba marginal yang ia terima dari barang tersebut sama dengan nol.
Kesejahteraan yang hilang sanggup diukur oleh perbedaan individu yang ingin bayar dengan peningkatan output dan biaya produksi meningkat.
Pemerintah menentukan cara untuk membatasi konsumsi. Metode untuk membatasi konsumsi barang disebut rationing system. Harga menyediakan satu rationing system. Kedua, cara umum untuk me-rationing barang publik yaitu ketentuan yang seragam bagi penawaran barang dalam jumlah yang sama untuk setiap orang. Seperti penyediaan pada tingkat yang seragam untuk bebas pendidikan bagi semua individu meskipun individu ada yang menyukai lebih atau sedikit. Keuntungan utama dari ketentuan publik bagi barang; tidak mengikuti untuk menyesuaikan diri terhadap perbedaan kebutuhan individu dan hasrat menyerupai dalam pasar privat

TEORI PILIHAN PUBLIK
Mekanisme Publik untuk Alokasi Sumberdaya
Tidak menyerupai pengeluaran dalam barang swasta yang konvensional, yang ditentukan melalui sistem harga, pengeluaran barang publik ditentukan melalui proses politik.
Penentuan penyediaan barang publik melalui sistem secara umum dikuasai sederhana sanggup menimbulkan persoalan alasannya yaitu adanya Arrow Paradoks, kecuali pada masyarakat yang sangat sejenis di mana preferensi mereka semuanya sama sehingga sanggup dilakukan pemilihan secara aklamasi.
Alternatif untuk Penentuan Pengeluaran Barang Publik
Teori pengeluaran pemerintah yang di kemukakan oleh Lindahl yaitu teori yang sangat mempunyai kegunaan untuk membahas penyediaan barang publik yang optimum dan secara bersamaan juga membahas mengenai alokasi pembiayaan barang publik antara anggota masyarakat. Kelemahan teori Lindahl yaitu alasannya yaitu teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta.
Tidak tersedianya citra yang cukup dari proses politik. Keluaran dari proses politik. dalam pandangan ini, merefleksikan kekuatan politik dari kelompok kepentingan spesial.
Kelompok kepentingan mempunyai power yang ditunjukkan melalui:
a. Biaya yang rendah untuk menentukan dan mendapatkan informasi, khususnya untuk pemilih yang mendukung kegiatan mereka. Mereka menyediakan informasi, dan kadang mereka menyediakan transportasi, perawatan anak, dan yang lainnya.
b. Penyediaan info bagi si politisi,
c. Penyuapan baik secara eksklusif maupun tidak eksklusif kepada politisi.
Pemerintahan yang efektif tergantung pada kualitas pelayanan terhadap masyarakat/publik

PRODUKSI PUBLIK DAN BIROKRASI
Monopoli Alamiah: Produksi Publik Barang-Barang Swasta serta Perbandingan Efisiensi pada Sektor Publik dan Swasta
Monopoli alamiah yaitu produksi yang dikuasai oleh satu perusahaan. Karena banyaknya output yang diproduksi seiring dengan menurunnya biaya produksi, maka perusahaan pada monopoli alamiah mempunyai struktur biaya menurun
Ada beberapa pembatas yang menjadikan mengapa perusahaan pemerintah cenderung kurang efisien daripada perusahaan swasta, namun ada beberapa pengecualian yang menunjukan ketidakbenar-an pendapat tersebut.
Sumber Ketidakefisienan pada Sektor Publik, Korporatisasi dan Perkembangan Konsensus pada Peran Pemerintah dalam Produksi
Alasan inefisiensi pada sektor publik :
a. Perbedaan organisasi :
1) Mendapat subsidi pemerintah, tidak akan bangkrut.
2) Lebih berorientasi politik.
3) Tidak adanya kompetisi.
4) Pembatasan pegawai (pegawai tidak sanggup dipecat, honor lebih rendah).
5) Prosedur pembelian lebih rumit.
6) Pembatasan anggaran.
b. Perbedaan individu
1) Tidak adanya insentif.
2) Tujuan birokrat : memaksimumkan organisasi.
Ada beberapa alasan mengapa pada tahap korporatisasi, efisiensi sering tercapai, antara lain adanya kebebasan bertindak, perbedaan usaha, dan dana yang terbatas. Alasan lain, jikalau tanpa motif keuntungan, maka pencapaian hasil tidak akan optimal. Para pekerja pada perusahaan pemerintah bekerja lebih baik sesudah menjadi perusahaan swasta, alasannya yaitu menerima pendapatan yang lebih tinggi.
Peranan pemerintah dalam produksi merupakan debat yang tiada habisnya. Ada konsensus bahwa pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam produksi barang swasta umum. Atau dapatkah tercapai efisiensi dengan cara korporatisasi? Sangat sulit mengukur performa dari sektor publik dan sektor swasta dan sangat mustahil semua produksi dikompetisikan, walaupun sudah ada beberapa yang ketika ini mulai terbuka kompetisi, contohnya pada sektor komunikasi, kesehatan dan pendidikan.

EKSTERNALITAS DAN LINGKUNGAN PENDAHULUAN
Problem Eksternalitas dan Solusi Swasta terhadap Eksternalitas
Ketika transaksi antara pembeli dan penjual secara eksklusif berdampak pada pihak ketiga, maka dampak itu disebut suatu eksternalitas. Eksternalitas negatif, menyerupai polusi, mengakibatkan kuantitas optimal secara sosial dalam pasar menjadi lebih kecil daripada kuantitas ekuilibrium. Eksternalitas positif, menyerupai limpahan manfaat dari adanya teknologi, mengakibatkan kuantitas optimal secara sosial dalam pasar menjadi lebih besar daripada kuantitas ekuilibrium.
Mereka yang terkena eksternalitas adakala sanggup menyelesai-kan persoalan itu secara privat (tanpa campur tangan pemerintah). Misalnya, ketika suatu bisnis menawarkan dampak negatif kepada bisnis lain, maka kedua bisnis itu sanggup menginternalisasikan eksternalitas itu dengan cara bergabung (merger). Atau, pihak-pihak yang terlibat sanggup menuntaskan persoalan dengan berunding untuk mencapai suatu perjanjian. Menurut teorema Coase, bila orang sanggup tawar-menawar tanpa menimbulkan biaya, maka mereka selalu sanggup mencapai persetujuan yang menghasilkan alokasi efisien. Namun dalam banyak kasus, kesepakatan di antara banyak pihak sulit tercapai. Dengan demikian teorema Coase tidak sanggup diterapkan.
Bila pihak-pihak privat tak sanggup menangani efek-efek eksternal, menyerupai polusi, maka sering pemerintah campur tangan. Kadang-kadang pemerintah menghindarkan kegiatan yang secara sosial tidak efisien dengan menerapkan regulasi. Kadang-kadang pemerintah menginternalisasikan eksternalitas dengan pajak Pigovian. Kebijak-an publik lain yaitu dengan menerbitkan izin. Misalnya, pemerintah sanggup melindungi lingkungan dengan menerbitkan sejumlah terbatas izin polusi. Hasil selesai dari kebijakan ini kira-kira sama dengan hasil yang diperoleh dari penerapan pajak Pigovian pada penghasil polutan.
Solusi Publik Terhadap Eksternalitas dan Peraturan Pemerintah untuk Melindungi Lingkungan Ada beberapa metode bagi pemerintah untuk mengatasi eksternalitas lingkungan: pajak, subsidi dan peraturan pemerintah.
Pajak akan dikenakan pemerintah bila perusahaan penyebab polusi memproduksi di atas ambang (Q0). Penerimaan pajak dipakai untuk menawarkan kompensasi kepada pihak yang terkena polusi. Keuntungan bagi masyarakat yaitu kerugian bagi pengusaha alasannya yaitu berkurangnya produksi dan laba masyarakat alasannya yaitu berkurangnya polusi.
Subsidi sanggup dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan untuk mengatasi eksternalitas untuk mengurangi polusi dalam jumlah tertentu atau pengenaan eksekusi bila melaksanakan pelanggaran. Kelemahan cara ini untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi yaitu justru timbulnya inefisiensi apabila ada dua pabrik atau lebih yang menimbulkan polusi.
Peraturan Pemerintah, baik nasional maupun internasional, telah banyak yang dikeluarkan untuk melindungi lingkungan dari eksternalias negatif. Sudah beberapa kesepakatan dan peraturan dibentuk untuk melindungi lingkungan regional dan global terhadap polusi. Antara lain terkait hal penanggulangan polusi udara, air, tanah, hujan asam, sampah beracun serta pemberian terhadap tanaman dan fauna yang sudah langka.

Baca Juga :

• KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
• PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA 
• Pengertian dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Share this post