Juknis Tunjangan Inisiasi Penyelenggaraan Paud Umur 0-3 Tahun 2019

Berikut ini yaitu berkas Juknis BOP PAUD untuk Anak Berkebutuhan Khusus Tahun 2019. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2019 perihal Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Anak Berkebutuhan Khusus Tahun 2019. Download file format PDF.

Juknis BOP PAUD untuk Anak Berkebutuhan Khusus Tahun 2019

Juknis BOP PAUD untuk Anak Berkebutuhan Khusus Tahun 2019

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Juknis BOP PAUD untuk Anak Berkebutuhan Khusus Tahun 2019:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 13

TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS TAHUN 2019

DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang: bahwa untuk melakukan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 perihal Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 perihal Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 perihal Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu memutuskan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat perihal Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Tahun 2019;


Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 perihal Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 perihal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 perihal Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 perihal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 perihal Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 perihal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 perihal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 perihal Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 perihal Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 perihal Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 perihal Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 576);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 perihal Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 perihal Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 perihal Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 perihal Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 perihal Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 653);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11Tahun 2018 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 18 Tahun 2018 perihal Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2018 perihal Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS TAHUN 2019.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Anak Berkebutuhan Khusus selanjutnya disebut BOP-PAUD ABK tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan cuilan tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

Direktur Jenderal,

TTD.
Harris Iskandar

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan semenjak anak masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa peningkatan terusan dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas.

Layanan PAUD seyogyanya sanggup memenuhi hak-hak anak khususnya hak memperoleh stimulasi pendidikan, hak bermain, dan hak memperoleh perlindungan. Sementara kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa masih banyak forum PAUD yang belum sanggup memenuhi hak-hak anak tersebut sebab keterbatasan sarana yang dimilikinya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pada tahun 2019 pemerintah melalui Direktorat Pembinaan PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD untuk Anak Berkebutuhan Khusus (BOP-ABK) tahun 2019, guna memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan bermain dan stimulasi pendidikan bagi anak usia dini yang berkebutuhan khusus.

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai contoh bagi lembaga/organisasi yang ditunjuk melakukan Program layanan untuk anak berkebutuhan khusus dan pertanggungjawaban kepada pemerintah.

B. Tujuan Petunjuk Teknis

1. Sebagai contoh bagi Direktorat Pembinaan PAUD dalam memutuskan lembaga/organisasi penyelenggara Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD untuk Anak Berkebutuhan Khusus (BOP-ABK);
2. Sebagai contoh bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas dalam menawarkan rekomendasi kepada lembaga/organisasi calon penyelenggara Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD untuk Anak Berkebutuhan Khusus (BOP-ABK);
3. Sebagai contoh bagi Dinas Pendidikan setempat dalam menawarkan rekomendasi kepada lembaga/organisasi calon penyelenggara Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD untuk Anak Berkebutuhan Khusus (BOP-ABK);
4. Sebagai contoh bagi organisasi penyelenggara Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD untuk Anak Berkebutuhan Khusus (BOP-ABK).
5. Sebagai contoh bagi satuan pendidikan yang melakukan jadwal PAUD untuk anak berkebutuhan khusus. 

BAB II

PENYELENGGARAAN PAUD UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (BOP-ABK)

A. Pengertian

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yaitu anak yang menyandang keganjilan fisik atau keganjilan mental tunggal maupun ganda berupa anak tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, autis, mempunyai gangguan motorik, tunaganda serta anak yang mempunyai kecerdasan dan atau talenta istimewa.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD untuk Anak Berkebutuhan Khusus (BOP-ABK) yaitu rata-rata biaya pelaksanaan pembelajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus, termasuk dalam biaya operasional yaitu materi atau peralatan pendidikan pakai habis dan biaya penyelenggaraan pendidikan kekhususan.

B. Tujuan

1. Memperluas dan meningkatkan layanan PAUD bagi anak usia 0-6 tahun atau lebih yang berkebutuhan khusus, dengan prioritas anak dari keluarga kurang mampu.
2. Meningkatkan APK PAUD kawasan sekaligus berdampak pada peningkatan APK nasional;
3. Meningkatkan layanan dan mutu pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di satuan PAUD.
4. Terbantunya pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan bagi bawah umur berkebutuhan khusus untuk keberlangsungan layanan PAUD.

C. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan PAUD bagi ABK melalui:

1. PAUD Khusus ibarat Taman Kanak-kanak Luar Biasa dan satuan PAUD khusus sejenis lainnya
2. PAUD Inklusif. PAUD Inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan pada satuan PAUD reguler yang menawarkan kesempatan kepada semua peserta didik yang mempunyai kelainan dan mempunyai potensi kecerdasan dan/atau mempunyai kelainan dan mempunyai potensi kecerdasan dan/atau talenta istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara tolong-menolong dengan peserta didik pada umumnya. PAUD Inklusif merupakan sistem pendidikan yang mengakomodasi pendidikan untuk semua (baik untuk anak yang berkebutuhan khusus maupun untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus). Pembelajaran dalam konsep pendidikan inklusif dilakukan secara ramah dan terbuka, merangkul semua perbedaan dan meniadakan hambatan, sehingga semua anak sanggup berpartisipasi dalam proses pembelajaran. PAUD Inklusif berbeda secara signifikan dengan metode integrasi. Penekanan utama pada pendidikan Inklusif yaitu bahwa bawah umur berkebutuhan khusus harus disertakan dalam semua jadwal dan acara sekolah, tidak ibarat pendekatan integrasi yang memberi kesempatan terbatas bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam konsep PAUD inklusif, pemisahan kelas dan unit dinilai tidak pantas. Ruang kelas harus menjadi sebuah tempat dimana semua anak-anak, meskipun mereka mempunyai kebutuhan mencar ilmu yang berbeda, mempunyai hak milik dan bicara, bekerja dan membuatkan bersama.

Prinsip penyelenggaraan PAUD Inklusif:

1. Setiap anak mempunyai hak dasar mendapatkan pendidikan dan harus diberi kesempatan untuk mencapai perkembangan yang optimal;
2. Setiap anak mempunyai karakteristik yang unik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar;
3. Anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus harus mempunyai terusan ke sekolah regular yang harus mengakomodasi mereka dalam rangka pembelajaran yang berpusat pada anak;
4. Satuan pendidikan penyelenggara jadwal PAUD regular dengan orientasi inklusif ini yaitu cara yang paling efektif utuk memerangi perilaku diskriminatif, membuat masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua, termasuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya seluruh sistem pendidikan.

BAB III

TATA KELOLA BOP PAUD ABK

A. Pemberi Bantuan

Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana BOP PAUD ABK sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019.

B. Bentuk dan Besaran Bantuan

BOP PAUD ABK berbentuk uang yang disalurkan ke peserta pinjaman sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak. Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2019 mengalokasikan dana Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah peserta pinjaman sebanyak 2.500 anak.

C. Sasaran Penerima Bantuan

BOP PAUD ABK diberikan kepada satuan PAUD baik formal dan nonformal yang menyelenggarakan PAUD untuk ABK baik secara khusus (seperti satuan PAUD khusus/TK Luar Biasa) maupun secara inklusi dan memenuhi persyaratan sebagai peserta bantuan.

D. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Mengajukan usulan pinjaman kepada Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud melalui Aplikasi http://app.paud- dikmas.kemdikbud.go.id/eproposalpaud
2. Memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN);
3. Memiliki izin operasional dari dinas pendidikan setempat;
4. Telah melakukan jadwal layanan ABK minimal 1 (satu) tahun;
5. Memiliki rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama satuan/lembaga;
6. Mendapatkan surat rekomendasi dari dinas pendidikan/UPT PAUD dan Dikmas setempat/Pejabat yang berwenang);
7. Melampirkan surat kesanggupan dari kepala satuan/lembaga yang berisi kesanggupan menyelenggarakan jadwal dan mempertahankan keberlanjutannya); dan 
8. Peserta Didik yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman BOP PAUD ABK harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Dokter/Dokter Puskesmas/Psikolog/Dinas Pendidikan setempat.

E. Kelengkapan Pengajuan Bantuan

1. Formulir Isian Bantuan (format lampiran 1).
2. Identitas Satuan Lembaga PAUD (format lampiran 3)
3. Surat rekomendasi dari dinas pendidikan/UPT PAUD dan Dikmas setempat/Pejabat yang berwenang (format lampiran 5)
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan materai yang cukup (format lampiran 8).
5. Fotokopi rekening atas nama lembaga/organisasi penyelenggara pinjaman dan NPWP (dapat memakai NPWP organisasi induk).
6. Surat keterangan dari Dokter/Dokter Puskesmas/Psikolog/Dinas Pendidikan setempat (format lampiran 4).
7. Surat kesanggupan dari kepala satuan/lembaga yang berisi kesanggupan menyelenggarakan jadwal dan mempertahankan keberlanjutannya (format lampiran 2).

F. Mekanisme pencairan dan penyaluran bantuan

1. Pengajuan Usulan Bantuan
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini telah mengembangkan aplikasi pengelolaan pinjaman berbasis website. Dalam aplikasi tersebut satuan pendidikan penyelenggara jadwal PAUD akan dimudahkan untuk mengajukan usulan, mengetahui progress pengelolaan bantuan, dan memberikan laporan pinjaman serta mengakses info perihal bantuan. Bagi subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan PAUD dengan adanya aplikasi tersebut akan memudahkan pengelolaan pinjaman dan penyampaian info BOP PAUD ABK Tahun 2019.

Aplikasi website sanggup dilihat di http://app.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/eproposalpaud

Download Juknis BOP PAUD untuk Anak Berkebutuhan Khusus Tahun 2019

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Kepmendikbud Nomor 93/P/2019 Tentang Penetapan Buku Teks Pendamping Kurikulum 2013ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Download File:

Download Juknis BOP ABK 2019.pdf (Perdirjen PAUD-DIKMAS Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Juknis BOP PAUD untuk Anak Berkebutuhan Khusus)

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Kepmendikbud Nomor 93/P/2019. Semoga bisa bermanfaat.

Share this post